Laporan Tahunan 2011

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

PERIZINAN

 

Dalam menyelenggarakan layanan telekomunikasi secara nasional, Telkom memiliki sejumlah izin atas beberapa produk dan layanannya sesuai dengan undang-undang, peraturan atau keputusan yang berlaku.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menkominfo No.01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tertanggal 25 Januari 2010 mengenai Ketentuan Jaringan Telekomunikasi, Telkom diwajibkan untuk menyesuaikan lisensi yang dimilikinya agar dapat menjalankan layanan telekomunikasi sesuai peraturan Menkominfo khususnya yang berhubungan dengan layanan jaringan telekomunikasi. Baru-baru ini Telkom telah memiliki lisensi baru yang telah disesuaikan dengan yang diisyaratkan sebagai berikut:

Jaringan Tetap dan Layanan Telepon Dasar

Berdasarkan penyampaian laporan tersebut di atas oleh Telkom mengenai pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan jaringan tetap dan dalam rangka penyesuaian terhadap Keputusan Menkominfo No.01/2010, Telkom telah mendapatkan penyesuaian izin di tahun 2010 untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal, SLJJ, SI dan jaringan tetap tertutup, sebagaimana berikut:

  • Keputusan Menkominfo No.381/KEP/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Telefoni Dasar PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.;
  • Keputusan Menkominfo No.382/KEP/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Telefoni Dasar PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.;
  • Keputusan Menkominfo No.383/KEP/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Telepon Dasar PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.; dan
  • Keputusan Menkominfo No.398/KEP/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 12 November 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menkominfo No.381, 382 dan 383 di atas, izin penyelenggaraan jaringan tetap dan layanan telepon dasar yang sebelumnya dimiliki Telkom berdasarkan Keputusan Menhub No.KP.162 Tahun 2004 tanggal 13 Mei 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. Masing-masing izin tersebut di atas tidak memiliki batas waktu untuk masa keberlakuannya, namun setiap izin tersebut harus dievaluasi setiap tahunnya dan dievaluasi secara menyeluruh setiap lima tahun.

Seluler

Telkomsel mempunyai izin untuk melaksanakan layanan telepon seluler GSM secara nasional dengan menggunakan radio 7,5 MHz dalam band 900 MHz dan frekuensi radio 22,5 MHz dalam band 1800 MHz. Telkomsel juga memiliki izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia untuk mengembangkan layanan seluler dengan jangkauan nasional, termasuk memperluas kapasitas jaringannya. Telkomsel juga memiliki izin dan lisensi serta registrasi pada pemerintah daerah tertentu dan/atau instansi pemerintah, terutama terkait dengan operasinya di wilayah tersebut, properti yang dimiliki oleh pihaknya dan/atau lembaga pembangunan dan penggunaan BTS.

Pada bulan Februari 2006, Pemerintah melaksanakan tender untuk tiga izin penggunaan spektrum frekuensi radio 2,1 GHz, masing-masing memiliki broadband 5 MHz, yang akan digunakan bersama izin baru untuk pengoperasian jaringan telekomunikasi seluler 3G tingkat nasional. Salah satu izin 3G ini diberikan kepada Telkomsel. Telkomsel mendapatkan izin 3G pada pita frekuensi 2,1 GHz tersebut untuk periode 10 tahun berdasarkan Keputusan Menkominfo No.19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 tanggal 14 Februari 2006. Izin tersebut dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi oleh Menkominfo. Telkomsel mulai menyediakan layanan 3G secara komersial sejak bulan September 2006.

Berdasarkan Keputusan Menkominfo No.101/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006, izin penyelenggaraan Telkomsel diperbaharui dengan memberikan hak kepada Telkomsel untuk menyediakan: (i) layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 900 MHz dan 1800 MHz; (ii) layanan telekomunikasi bergerak IMT-2000 dengan pita frekuensi radio di 2,1 GHz (3G); dan (iii) layanan telekomunikasi dasar. Izin ini memiliki masa berlaku tidak terbatas yang akan dievaluasi setiap lima tahun.

Sambungan Langsung Internasional (“SLI”)

Telkom memulai layanan sambungan internasional sejak tahun 2004. Lisensi operasi jaringan tidak bergerak dari layanan sambungan internasional mengalami penyesuaian pada tahun 2010 untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menkominfo No.01/2010 dengan penerbitan Keputusan Menkominfo No.383/2010. Lisensi tersebut tidak memiliki tanggal kadaluwarsa, tetapi akan dievaluasi pada tahun 2015.

Telkom juga memiliki lisensi untuk mengoperasikan jaringan tidak bergerak tertutup berdasarkan Keputusan Menkominfo No.398/2010 yang menyesuaikan lisensi sebelumnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menkominfo No.01/2010. Lisensi ini memungkinkan Telkom untuk menyewakan jaringan terpasang tidak bergerak tertutup, bersama dengan operator kepada operator jaringan dan layanan telekomunikasi lainnya, termasuk menyediakan fasilitas transmisi telekomunikasi internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut (“SKKL”) langsung ke Indonesia untuk operator telekomunikasi luar negeri.

Menurut Keputusan Menkominfo No.16/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 6 Oktober 2005 tentang ketentuan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional melalui SKKL, operator telekomunikasi luar negeri yang akan memberikan fasilitas transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL langsung ke Indonesia diwajibkan untuk membangun kemitraan dengan jasa penyedia layanan jaringan tetap tertutup. Sejalan dengan Keputusan Menkominfo No.16/2005 fasilitas transmisi telekomunikasi internasional yang disediakan melalui SKKL dilayani oleh Telkom dengan mengacu pada hak labuh, yang melekat pada lisensi Telkom untuk mengoperasikan jaringan tetap layanan panggilan internasional. Telkom juga memiliki hak labuh berdasarkan surat hak labuh No.006-OS/DJPT.6/HLS/3/2010 tanggal 2 Maret 2010 dari Menkominfo.

Pada tanggal 2 Maret 2010, Menkominfo mengeluarkan keputusan No.75/KEP/M.KOMINFO/03/2010 yang memberikan lisensi kepada Telin, Anak Perusahaan Telkom, lisensi untuk operasi jaringan tetap tertutup yang memungkinkan Telin untuk menyediakan layanan infrastruktur internasional. Secara terpisah, Telin mendapat jaminan hak labuh di Indonesia dari Ditjen Postel untuk memberikan fasilitas transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL.

VoIP

Telkom memiliki izin penyelenggaraan jasa internet telepon untuk keperluan publik (“ITKP”) sesuai Keputusan Ditjen Postel No.384/KEP/DJPT/KOMINFO/11/2010 tanggal 29 November 2010 untuk menyediakan layanan VoIP. Izin tersebut di atas tidak memiliki batas waktu masa berlaku, namun akan dievaluasi setiap lima tahun.

ISP

Telkom memiliki izin untuk menyediakan layanan internet sesuai dengan Keputusan Ditjen Postel No.83/KEP/DJPPI/KOMINFO/4/2011 pada tanggal 7 April 2011. Izin penyelenggaraan ini tidak memiliki batas masa berlaku, namun akan dievaluasi setiap lima tahun.

Akses Jaringan

Telkom memiliki izin untuk menyediakan koneksi internet dengan keputusan Ditjen Postel No.275/Dirjen/2006. Izin penyelenggaraan jasa ini tidak memiliki batas waktu masa berlaku, namun akan dievaluasi setiap lima tahun.

Akses Pita Lebar Nirkabel/Broadband Wireless Access (“BWA”)

Pada bulan Juli 2009, Telkom mendapatkan lisensi BWA untuk 12 zona, yang terdiri dari 7 zona lisensi 3,3 GHz (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, JABODETABEK dan Banten) dan lima zona berlisensi untuk 2,3 GHz (Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Maluku dan Sulawesi bagian Utara).

Pada bulan Agustus 2009, menkominfo menerbitkan Keputusan Menteri No.237/KEP/M.KOMINFO/7/2009 tentang Penunjukan Pemenang Lelang untuk Packet Switched Berbasis Akses Jaringan Tetap Lokal Menggunakan Operator 2.3 GHz Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband Nirkabel. Karena kegagalan pelaksanaan oleh pemenang tender, Menkominfo lalu menerbitkan Permen No.19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tertanggal 14 September 2011 (“Peraturan Menkominfo No. 19/2011”), yang membebaskan operator yang memberikan layanan di frekuensi radio 2,3 GHz untuk tidak wajib menggunakan teknologi khusus seperti disyaratkan untuk frekuensi radio 2,3 GHz, yang diatur dalam Permen No.22/PER/M.KOMINF0/04/2009, 24 April 2009 (“Peraturan Menkominfo No.22/2009”). Terkait dengan Peraturan Menkominfo No. 19/2011, operator yang melayani pada frekuensi radio 2,3 GHz sekarang diizinkan untuk bebas memilih teknologi mereka untuk menyediakan layanan BWA di frekuensi radio 2,3 GHz, yang disesuaikan dengan persyaratan bahwa mereka harus membayar biaya hak penggunaan tahunan pada tahun ke-tiga hingga ke-sepuluh dari masa berlaku lisensi perubahan teknologi dari yang disyaratkan Peraturan Menkominfo No. 22/2009. Pada tanggal 9 Januari 2012, Menkominfo mengumumkan rencananya untuk mengadakan tender tambahan untuk frekuensi radio 2,3 GHz di range 2300-2360 MHz untuk layanan BWA dengan menggunakan teknologi netral.

Peraturan Menkominfo No.19/2011 juga mengatur kewajiban komponen tertentu bagi perangkat dan perlengkapan telekomunikasi yang digunakan dalam melayani BWA di frekuensi radio 2,3 GHz. Kewajiban komponen domestik sebelumnya ditetapkan 30% untuk stasiun pelanggan dan 40% untuk base stations, dan akan dinaikkan menjadi 50% dalam lima tahun.

Akibat perubahan ke teknologi netral sesuai Peraturan Menkominfo No.19/2011, Kami kehilangan dukungan vendor bagi teknologi pilihan Kami yang berdasarkan teknologi BWA tidak bergerak. Vendor sebaliknya memilih mendukung teknologi BWA bergerak yang dipilih oleh operator lain. Teknologi BWA bergerak bersaing dengan Telkomsel. Karenanya Kami mengembalikan 4 dari 5 zona untuk layanan BWA di frekuensi 2,3 GHz yang Kami terima. Kami mempertahankan lisensi BWA dan zona Maluku sehingga Kami dapat tetap memenuhi kualifikasi sebagai operator BWA frekuensi 2,3 GHz dan mendapat akses ke jaringan BWA yang dikelola oleh operator lain.

Menjadi operator BWA ini sejalan dengan transformasi bisnis Kami menuju TIME yang menuntut Kami untuk memiliki infrastruktur dengan kemampuan merespon pasar yang semakin kompleks dan permintaan layanan yang semakin konvergen, baik pada segmen consumer, enterprise maupun pada segmen wholesale.

Sistem Komunikasi Data (“SISKOMDAT”)

Berdasarkan penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.30/2004 tentang penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi, Telkom wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Layanan SISKOMDAT. Izin Penyelenggaraan Jasa SISKOMDAT tersebut diperlukan untuk menyelenggarakan layanan jasa komunikasi data. Telkom menerima izin operasional jasa SISKOMDAT pada tanggal 6 Juni 2011. Kami sebelumnya menggunakan izin jaringan tetap tertutup untuk komunikasi kami layanan data.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan untuk Indonusa

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (kesempatan penyesuaian izin selama 2 tahun), PT Indonusa Telemedia, mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan (“IPP LPB”) kepada Pemerintah pada tahun 2007. Menkominfo telah menerbitkan IPP LPB Jasa Penyiaran Televisi kepada Indonusa Telemedia melalui Keputusan Menkominfo No.392/KEP/M.KOMINFO/11/2010 pada tanggal 11 November 2010.

Pada tanggal 27 April 2011, PT Indonesia Telemedia mendapatkan lisensi IPTV untuk wilayah JABODETABEK, Bali, Bandung, Semarang dan Surabaya. Pada bulan Agustus 2011, Kami meluncurkan layanan IPTV secara komersial dibawah merk Groovia TV.

Metode Pembayaran Menggunakan e-Money

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.11/11/ PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP tanggal 13 Mei 2009 tentang pengoperasian Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (“APMK”) dan Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tentang e-money, Bank Indonesia telah mengatur kembali definisi dari “Penerbit” dan “Pengakuisisi” dalam kegiatan APMK dan bisnis e-money. Bank Indonesia telah mengkonfirmasikan status Telkom sebagai penerbit e-money berdasarkan surat Direktorat Akuntansi dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia No.11/13/DASP pada tanggal 25 Mei 2009. Kami menjalankan bisnis e-Money dengan nama T-Cash dan Flexi Cash.

Kegiatan Transfer Uang

Berdasarkan izin Bank Indonesia No.11/23/Bd/8, tertanggal 5 Agustus 2009, Telkom telah mendapatkan izin sebagai penyedia layanan transfer uang. Telkom memenyediakan jasa transfer uang yang disebut Delima.